Potret Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat

 

Kemiskinan adalah masalah yang sampai saat ini masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Kemiskinan menjadi suatu masalah sosial yang sampai saat ini terus diusahakan solusinya. Ketidaksanggupan dalam mencapai kehidupan dengan ukuran yang dianggap manusiawi merupakan penyebab kemunculan kemiskinan. Ketidaksanggupan tersebut akan berdampak pada produktivitas dan pendapatan seseorang. Dampak yang terjadi bisa membuat seseorang tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, bahkan mendapatkan gizi dan nutrisi yang baik dan  akhirnya berujung pada terbentuknya lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan ini tidak dapat dibiarkan berkepanjangan karena akan semakin memperparah keadaan. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan dan bisa saja penyebabnya berbeda beda untuk setiap daerah. Tingkat kesulitan dalam mengatasi hal ini bisa dipengaruhi oleh wilayah dan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Sifat kemiskinan adalah multidimensional yang artinya kebutuhan dari setiap orang beragam. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga dengan pendekatan ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidaksanggupan dalam segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dikatakan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah hampir diseluruh wilayah, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah Sulawesi Barat tercatat sebesar 16.787,18 km^2 dengan jumlah penduduk menurut hasil SP2020 mencapai 1.419,23 ribu jiwa. Provinsi Sulawesi Barat terbagi dalam 6 kabupaten dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Mamuju. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat menjadi permasalahan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan Kerjasama dalam pengentasan jumlah penduduk miskin, baik oleh pemerintah maupun masyarakat karena kemiskinan merupakan tanggung jawab Bersama.

Jumlah penduduk miskin provinsi Sulawesi Barat pada maret 2023 mencapai 164,14 ribu jiwa, angka ini menurun dari maret 2022.  Sementara Jumlah penduduk miskin di kabupaten provinsi Sulawesi Barat terlihat pada diagram batang berikut:

 

Dari diagram di atas, terlihat bahwa kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebanyak 71,92 ribu jiba sehingga dapat terlihat dari total jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat, hampir setengahnya berasal dari Polewali Mandar.

Dalam masalah kemiskinan terdapat beberapa faktor atau aspek yang yang memegang peranan penting seperti tingkat pengangguran dan rata rata lama sekolah. Tingkat pengangguran sebagai bagian dari ketenagakerjaan juga sangat memengaruhi kemiskinan di suatu daerah. Tingginya persentase Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Barat tidak terlepas dari rendahnya peluang atau kesempatan kerja yang diperoleh Masyarakat. Rendahnya kesempatan kerja ini tentu disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun karena masyarakatnya yang tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaa maupun tidak mampu bekerja sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Barat menurut kabupaten/kota tahun 2023 sebegai berikut:

Dari diagaram di atas bisa dilihat bahwa meskipun jumlah penduduk miskin di Polewali Mandar menempati urutan pertama namun untuk Tingkat pengangguran terbuka sendiri Kabupaten Mamuju menjadi kabupaten dengan Tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibanding kabupaten lainnya, sehingga perlu untuk melihat aspek lainnya karena kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja.

Masalah kemiskinan juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa dicapai salah satunya dengan pendidikan. Pendidikan yang baik diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga nantinya bisa memiliki pilihan dalam mendapatkan pekerjaan dan lebih produktif yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Pengembangan diri seseorang bisa terbatas dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang pada akhirnya akan berdampak pada terbatasnya lapangan pekerjaan yang dimasuki. Salah satu indikator dalam melihat tingkat pendidikan adalah rata rata lama sekolah. Rata rata lama sekolah akan mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Makin tinggi rata rata lama sekolah berarti makin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh. Rata rata lama sekolah di kabupaten Provinsi Sulawesi Barat sebegai berikut

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata rata lama sekolah terendah berada pada kabupaten Mamasa yaitu 7,71 tahun, sementara rata rata lama sekolah tertinggi adalah kabupaten Majene sebesar 9,28 tahun.

Berbagai strategi dilakukan sebagai bentuk upaya menangggulangi kemiskinan. Sestama BNPP Sulawesi Barat mewujudkan upaya ini dengan mengatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk memberikan subsidi bagi masyarakat dan dengan peningkatan lapangan pekerjaan bisa menekan angka kemiskinan. Sestama BNPP mengatakan bahwa kemiskinan ekstrem bisa ditangani dengan memberikan subsidi seperti program keluarga harapan, pasar murah, dan bantuan pusat, provinsi, kabupaten, sampai Tingkat desa. Tidak sampai disitu, pemerintah provinsi Sulawesi Barat juga membuat program program untuk menyelesaikan kemiskinan yaitu padat karya.  Program padat karya merupakan program prioritas yang telah banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Barat. Dilansir dari Kantor Berita Indonesia, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat mengatakan bahwa berkat program ini sebanyak 7.830 tenaga kerja terserap. Dari 7.830 tenaga kerja yang terserap 2.252 orang di 87 lokasi pekerjaan di Kabupaten Polewali Mandar, jumlah ini terbanyak dibanding kabupaten lainnya. Selain itu, pemerintah Sulawesi Barat juga melaksanakan pemagangan tenaga kerja dalam negeri pada 25 perusahaan.