Kondisi Sanitasi di Papua

Sanitasi adalah sebuah perilaku untuk mencegah penyakit yang berkaitan dengan usaha usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sanitasi dianggap sebagai perilaku untuk membiasakan hidup yang bersih sebagai bentuk untuk mencegah kontak langsung manusia dengan sesuatu yang kotor sehingga diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan. Masalah mengenai Sanitasi masih terjadi di Indonesia  bahkan isu mengenai masalah sanitasi menjadi isu dunia yang terus diusahakan  solusinya. Sanitasi yang buruk bisa mengurangi kesejahteraan manusia, pembangunan sosial, dan ekonomi. Jika sanitasi ini tidak diperhatikan dengan baik dapat memberikan dampak signifikan pada lingkup Kesehatan, sumber daya manusia dan ekonomi. Insiden penyakit yang menyebabkan kematian  karena sanitasi buruk masih terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu isu sanitasi menjadi salah satu tujuan dalam Pembangunan berkelanjutan yaitu terdapat pada tujuan ke 6.  

Untuk melihat akses terhadap sanitasi yang layak, BPS mengeluarkan data mengenai persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak. Konsep yang digunakan adalah suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak jika rumah tangga tersebut memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri atau Bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Berdasarkan publikasi BPS, Provinsi Papua menjadi provinsi dengan persentase akses terhadap sanitasi layak terendah dibanding provinsi lainnya pada tahun 2022 yaitu hanya sebesar 40,34%, jika dibandingkan provinsi lainnya maka angka ini termasuk sangat rendah karena provinsi lainnya berada pada angka diatas 60%. Bahkan persentase ini menurun sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya yaitu persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Papua pada tahun 2021 adalah 40,81%.

Salah satu penyebab buruknya program sanitasi di Provinsi Papua adalah rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. Kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada Masyarakat papua masih sangat kurang terutama dalam hal mencuci tangan sebelum makan, membuang air besar di kloset yang layak, penggunaan air bersih, serta membuang sampah pada tempatnya. Keterbatasan pengetahuan dan kondisi perekonomian bisa menjadi pemicu masyarakat sulit menerapkan PHBS. Sebagian masyarakat bahkan masih buang air besar sembarangan padahal hal ini bisa menjadi sumber bakteri dan penyakit.

Dilansir dari CNN Indonesia bahwa diare menjadi penyakir yang paling banyak menyumbang angka kematian pada anak di Papua, bahkan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengatakan bahwa sekitar tiga puluh ribu kasus diare yang menyebabkan kematian terjadi setiap tahunnya. 

Untuk mengatasi masalah sanitasi, pemerintah papua melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PHBS. Pemerintah Papua melaksanakan program benahi sanitasi yang bekerja sama dengan UNICEF untuk mewujudkan air dan sanitasi yang inklusif dan berketahanan iklim. Pada program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak buruk dari rendahnya akses air dan sanitasi, serta diharapkan mampu mengidentifikasi dampak dari perubahan iklim pada penyediaan akses air, sanitasi, dan kebersihan di Papua. Selain itu kementrian Kesehatan juga menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua. STBM yang dilakukan di Papua melibatkan banyak pihak seperti UNICEF, Simavi, Rumsram, dan Wahana Visi Indonesia, juga Dinas Kesehatan setempat. Program STBM ini adalah program untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi sebagai upaya menurunkan angka penyakit diare dan penyakit yang berkaitan dengan lingkung terutama yang disebabkan oleh sanitasi buruh yang perilaku yang tidak bersih dan sehat. Tanggung jawab mengatasi masalah sanitasi di Papua tidak hanya menjadi beban bagi pemerintah tapi diperlukan kesadaran dan Kerjasama Masyarakat provinsi Papua.